New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, menawarkan daya tarik luar biasa tidak hanya pada siang hari tetapi juga saat malam tiba.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount user.
Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside of, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
. At each volume of civilian federal government, You will find a army factor included in a Discussion board called the Musyawarah Pimpinan Daerah
Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Product oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan.
Kegiatan/Operasi Intelijen perlu difokuskan kepada ancaman-ancaman terhadap negara yang spesifik seperti terorisme, separatisme, narkotika, sengketa perbatasan, konflik komunal, konflik agraria, dan ancaman lain yang dapat menggangu stabilitas negara dan bersifat pendadakan strategis. Intelijen Negara dalam konteks BIN dalam kegiatannya sebaiknya bekerja sama dengan intelijen lembaga dan kementrian lain agar mempunyai informasi yang komprehensif dan akurat.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
In 1950-1958, navy intelligence still dominated the operational pursuits of the intelligence expert services, Although they weren't directed to experience a specific exterior risk. This politicization system started in early 1952 if the Main of Employees on the Armed Forces TB Simatupang formed BISAP as an intelligence company to aid his Place of work plus the Defense Ministry. On the other hand, due to its structural marginal placement and confined methods and money, BISAP couldn't do much and was https://suaramerdeka.biz/2025/03/24/reformasi-intelijen-indonesia-menjawab-tantangan-keamanan-global-dengan-pengelolaan-yang-tangguh/ dissolved in the following year.[16]
Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.
Pacivis UI underlined the problems of steering away from protection disruption and conflict, which produced the civilian elite ‘compromise’ not To position much an excessive amount of pressure for the navy just because they are already needed to revive steadiness.
Peran aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong reformasi intelijen yang lebih adaptif dan demokratis.
Selain 6 poin pokok (a-file) di atas, maka reformasi intelijen perlu dilakukan tidak hanya dalam organisasi intelijen tetapi juga terhadap kewenangan politik yang cenderung karena kebutuhannya akan melakukan intervensi terhadap organisasi intelijen.